Home Jokowi-JK perlu segera batalkan utang baru untuk biayai reforma agraria
Jokowi-JK perlu segera batalkan utang baru untuk biayai reforma agraria Print E-mail


SIARAN PERS


Jokowi-JK perlu segera batalkan utang baru untuk biayai reforma agraria

[JAKARTA, 22 JULI 2018] - Menyusul pengumuman Bank Dunia (19/7/2018) perihal utang baru pemerintah Indonesia sebesar 200 juta dollar AS untuk membiayai program percepatan reforma agraria, Greenomics Indonesia meminta Jokowi-JK untuk segera membatalkan skema utang untuk reforma agraria tersebut.

“Membuat utang baru untuk membiayai program percepatan reforma agraria, jelas merendahkan reputasi pemerintahan Jokowi-JK sendiri, mengingat program tersebut merupakan program unggulannya untuk rakyat,” Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menegaskan hal tersebut di Jakarta (22/7/2018).

Menurutnya, langkah pemerintahan Jokowi-JK menambah utang baru untuk membiayai program percepatan reforma agraria, sangat patut disesalkan dan sebaiknya perlu segera dibatalkan.

Keunggulan pemerintahan Jokowi-JK, jelas Vanda, adalah selalu mengedepankan serta memprioritaskan program reforma agraria, sehingga hal tersebut sangat relevan untuk diapresiasi.

Namun, tambahnya, jika program tersebut dibiayai dan dibimbing oleh utang baru dari Bank Dunia, tentu relevan juga untuk mempertanyakan mengapa opsi yg diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk membiayai reforma agraria adalah dengan membuat utang baru.

“Secara politis, mencetak utang baru untuk reforma agraria adalah suatu pilihan buruk. Tentu menjadi aneh jika program percepatan reforma agraria justru meninggalkan tambahan beban utang pokok dan bunga untuk rakyat,” jelas Vanda.

Untuk itu, tambahnya, sangat relevan bagi Jokowi-JK untuk segera membatalkan skema utang baru dari Bank Dunia tersebut serta memastikan pembiayaannya bersumber dari APBN yang berasal dari bukan utang.***

---------------------------------------------------------
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Vanda Mutia Dewi
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia
+62 818 944670

Greenomics Indonesia kembali meminta Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais untuk mempelajari izin prinsip ekspansi tambang PT Freeport Indonesia (PT FI) tertanggal 9 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan seluas setara 2.738 lapangan sepakbola yang merupakan hutan lindung Papua tersebut.

Ketika menandatangani izin prinsip ekspansi Freeport tersebut, Menteri Kehutanan era Presiden SBY itu merupakan salah satu pimpinan DPP PAN.

“Idealnya, 5 tahun yang lalu, Pak Amien mengingatkan Pak Zulkifli Hasan untuk tidak menerbitkan izin prinsip ekspansi tambang Freeport tersebut,” ujar Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia di Jakarta (16/7/2018).

Saat ini, Vanda menjelaskan, menurut laporan BPK RI (April 2017), areal izin prinsip ekspansi Freeport dari Menhut Zulkifli Hasan tersebut telah berubah menjadi areal ekspansi tambang Freeport, terlepas Freeport sendiri — berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut — terbukti telah melakukan ekspansi yang bertentangan dengan peraturan perundangan pada areal izin prinsip tersebut.

“Kerugian negara dari ekspansi ilegal Freeport pada areal izin prinsip tersebut, tentu harus diperhitungkan nilainya. Kemudian, dimasukkan menjadi faktor pengurang signifikan dari nilai akuisisi yang harus dibayarkan oleh PT Inalum kepada Freeport,” jelas Vanda.

Tak hanya itu, lanjutnya, areal ekspansi ilegal Freeport tersebut dapat disita oleh Pemerintah Indonesia.

“Areal ekspansi ilegal Freeport tersebut juga harus dikeluarkan dari kesepakatan awal akuisisi, karena areal tersebut merupakan areal ekspansi ilegal,” Vanda menambahkan.

Menurut laporan BPK RI, areal ekspansi ilegal Freeport itu telah mencapai sedikitnya 4.353 lapangan sepakbola, terbukti melewati batas peta areal izin prinsip yang diberikan oleh Menhut Zulkifli Hasan tersebut.

“Kerugian negara yang berasal dari areal di luar peta izin prinsip tersebut, juga harus diperlakukan sama, yakni disita oleh Pemerintah Indonesia, kemudian dikeluarkan dari kesepakatan awal akuisisi, serta ditagih kerugian negaranya kepada Freeport,” jelas Vanda.

Mengingat operasi ekspansi ilegal Freeport tersebut merupakan bentuk tindak pidana kehutanan, tentu saja kesepakatan awal akuisisi yang dicapai tersebut, tidak termasuk pemutihan tindak pidana tersebut.***

------------------
Vanda Mutia Dewi
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia
+62 818 944670