Home PRESS RELEASE Hamparan kebun sawit dominasi areal moratorium gambut
Hamparan kebun sawit dominasi areal moratorium gambut Print E-mail
Monday, 18 January 2016 14:00

[Jakarta, 18 Januari 2016] Areal moratorium gambut yang merupakan salah satu produk dari Kemitraan Perubahan Iklim antara Norwegia-Indonesia ternyata didominasi oleh hamparan perkebunan sawit. Greenomics Indonesia mengungkapkan fakta tersebut dalam laporan berjudul “The Climate Scandal? Indonesia’s peatland moratorium areas dominated by a significant expanse of palm oil plantations”, yang diterbitkan hari ini di Jakarta (18/1/2016).

Laporan Greenomics tersebut memperlihatkan hampir 1,3 juta hektar areal moratorium gambut yang tersebar di Provinsi Riau, mayoritasnya merupakan hamparan perkebunan sawit. Lihat video di sini.

Kemitraan Norwegia-Indonesia yang ditandatangani pada pertengahan Mei 2010 itu, dinyatakan bahwa kemitraan itu bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan emisi secara signifikan, di antaranya, dengan menghindari terjadinya pembukaan lahan gambut.

"Apakah penurunan emisi secara signifikan tersebut dapat terjadi jika mayoritas areal moratorium gambut ternyata berupa hamparan perkebunan sawit?" tanya Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, di Jakarta, Senin (18/01/2016).

Dia melanjutkan, areal moratorium gambut yang mayoritas arealnya sudah merupakan hamparan perkebunan sawit itu, tidak hanya terjadi di Provinsi Riau, namun juga tersebar di provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Areal moratorium gambut yang seperti itu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan sekarang. Pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kemitraan Norwegia-Indonesia tersebut tentu harus menjelaskan ke publik, mengapa mayoritas areal moratorium gambut ternyata isinya adalah perkebunan sawit," jelas Vanda.

Laporan Greenomics tersebut juga mengungkapkan bahwa rantai pasokan minyak sawit dari grup bisnis besar yang tergabung sebagai penandatangan Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), seperti Wilmar, Musim Mas, GAR, Cargill, dan Asian Agri, terkait dengan minyak sawit yang berasal dari areal moratorium gambut.

"Sebagai penandatangan IPOP, tentu saja rantai pasokan minyak sawit dari grup-grup bisnis besar itu harus bebas dari areal moratorium gambut, baik yang tersebar di Sumatera maupun Kalimantan. Mereka harus mengambil sikap dan keputusan cepat," tutup Vanda.***

Contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it