Home PRESS RELEASE BRG klasifikasikan Karhutla sebagai bencana alam
BRG klasifikasikan Karhutla sebagai bencana alam Print E-mail

 

[Jakarta, 3 Februari 2017] - Greenomics Indonesia meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk menunjukkan hasil revisi dokumen rencana strategisnya, yang pada versi awal menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana alam.

Menurut Greenomics, penyebutan karhutla sebagai bencana alam oleh BRG dalam dokumen resminya itu jelas merupakan suatu kecerobohan fatal yang dilakukan oleh BRG secara hukum karena akan menggugurkan seluruh sanksi administratif, perdata, dan pidana kepada para perusahaan-perusahaan yang lalai dan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober 2016 telah meminta klasifikasi itu segera dihilangkan dalam dokumen renstra BRG tersebut, karena klasifikasi itu dapat menggugurkan seluruh penegakan hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh KLHK. BRG harus menunjukkan ke publik bahwa dokumen itu telah direvisi,” ujar Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia di Jakarta (3/02/2017).

Klasifikasi kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana alam yang dilakukan oleh BRG itu, jelas tidak sejalan dengan perintah penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan yang secara konsisten terus diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Greenomics tidak memahami apa motivasi BRG dalam mengklasifikasikan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana alam.

“BRG harus transparan menjelaskan ke publik apa motivasinya sekaligus menunjukkan hasil revisi dokumen renstranya itu ke publik dengan membandingkan dokumen versi awal dan versi revisi. Ini penting dilakukan oleh BRG untuk memastikan bahwa revisi tersebut telah dilakukan,” tegas Vanda.

Kalau dokumen renstra BRG itu belum terbukti telah direvisi, lanjut Vanda, maka dokumen itu bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meloloskan diri dari jeratan hukum yang sedang berlangsung.

“BRG harus bertindak cepat. BRG juga harus meminta maaf ke publik atas kelalaiannya ini,” jelas Vanda.

Jika dokumen renstra tersebut telah direvisi, Greenomics juga meminta kepada BRG untuk mengunggah dokumen renstra hasil revisinya itu di website resmi BRG, dan harus memastikan bahwa klasifikasi kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana alam telah dihapus.

“Agar publik terinformasikan, BRG perlu mengunggah dokumen renstra hasil revisi itu di website-nya. Ini perlu segera,” jelas Vanda.

Greenomics mengingatkan, tahun 2017 ini lebih kering dari tahun sebelumnya, sesuai dengan data BMKG, sehingga ancaman kebakaran gambut cukup signifikan.

Untuk itu, pengklasifikasian kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana alam oleh BRG, harus dipastikan telah direvisi oleh BRG, karena hal tersebut dapat mementahkan dan melumpuhkan seluruh upaya pencegahan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan.***

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia (+62 818 944670)